The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia
The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip a thousand go over, artinya personel intelijen tersebut memiliki 1000 identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".
Dalam diskusi tersebut, penting untuk menyoroti pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia agar lebih efektif dalam mendeteksi ancaman dengan lebih baik.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
As well as the LPNKs, other establishments are formed by Rules and Presidential Laws as independent bodies. Theoretically, the distinction between these independent bodies and LPNK is the fact that they're coordinated beneath a specific ministry and right report to the President, While this may not automatically be the situation in exercise. This sort of system may very well be proven in the promulgation of a specific law (e.g., the National Narcotic Company was shaped by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on Nationwide Narcotic Company as amended by Presidential Decree No. 17 of 2002) or formed as Component of Legislation to support the fundamental policy (e.
Cavalry (KAV; Indonesian: Kavaleri) would be the armored forces device of the army. Its major function is like a fight assist aspect. Cavalry models do not just depend upon Tanks, APCs and IFVs as beat belongings, but additionally use horses specially experienced for combat and battle assistance operations in any terrain.
Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan deadly dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
The killings are passed over for most Indonesian heritage guides and possess been given minor introspection by Indonesians and comparatively little international awareness. Satisfactory explanations for the scale and frenzy in the violence have challenged Students from all ideological perspectives. The possibility of a return to very similar upheavals is cited as being a factor in the "New Order" administration's political conservatism and tight Charge of the political technique.
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa Di Sini tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Considerations had been elevated regarding the function of BIN as a Software for the political passions on the President.